WISLICH DESA

DALAM UPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN AIR DI MASYARAKAT, KHUSUNYA PENGGUNA AIR DI HIPPAM “TIRTA MULYA” (WISLICH DESA LATUKAN). BANYAK HAL YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA LATUKAN, DIANTARANYA :

UNTUK MENGURANGI KETERGANTUNGAN AIR BAKU DARI BENGAWAN SOLO, PEMERINTAH DESA TELAH MELAKUKAN PENGEBORAN DI SAMPING TELAGA PENGAMBILAN. HAL ITU DILAKUKAN KARENA MEMANG KONSUMSI AIR MASYARAKAT DESA LATUKAN YANG TERBILANG SANGAT TINGGI. DARI 546 PELANGGAN, RATA-RATA SETIAP HARI MENGHABISKAN + 400 LITER/PELANGGAN.

MENURUT SEKRETARIS HIPPAM “TIRTA MULYA”, SEJAK 5 TAHUN TERAKHIR JUMLAH PELANGGAN DI WISLICH DESA LATUKAN ITU MENGALAMI KENAIKAN SEKITAR 300%. MAKA HAL ITU PERLU DIIMBANGI DENGAN MELAKUKAN PERLUASAN JARINGAN YANG TELAH ADA, DAN BARU-BARU INI PEMERINTAH DESA TELAH MEMASANG JARINGAN BARU SEKITAR 1 KM.

UNTUK SIAGA ALIRAN LISTRIK YANG SERING MATI KETIKA MUSIM PENGHUJAN, PEMERINTAH DESA MENGAMBIL INISIATIF UNTUK MEMBELI DIESEL UNTUK PENYEDIAAN ALIRAN LISTRIK KETIKA SEWAKTU-WAKTU AKAN MATI.

SEMUA KEGIATAN YANG DILAKUKAN, ADALAH SUATU BENTUK UPAYA PEMERINTAH DESA LATUKAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT, KARENA MEMANG PELAYANAN MASYARAKAT ADALAH PRIORITAS DARI PEMERINTAH DESA YANG SAAT INI DI KOMANDANI OLEH BAPAK Drs. M. JIONO INI. AKAN TETAPI SEMUA ITU TIDAK AKAN BERJALAN MULUS, TANPA ADANYA DUKUNGAN, PARTISIPASI DAN JUGA DO’A DARI MASYARAKAT.

PELAKSANAAN PADE (Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik) DI KABUPATEN LAMONGAN

Untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan professional, penerapan Program PADE (Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik) di Kabupaten Lamongan semakin dimantapkan.

Program inovatif ini rencannya akan diujicobakan pada tahun 2013 yang meliputi 27 desa dan 12 kelurahan (termasuk desa Latukan (Karanggeneng) yang terutama digunakan sebagai pilot project). Sedangkan persiapannya, telah dilaksanakan pembinaan pemantapan tugas dan fungsi Sekretaris Desa di ruang Sabha Dyaksa, Rabu (19/12/2012) kemarin.

Sebanyak 100 Sekdes dan 12 sekretaris kelurahan se-Kabupaten Lamongan dilibatkan pada acara yang dibuka Asisten Tata Praja Luluk Humam.
Dikatakan, saat ini masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, tepat dan professional. Maka pemerintah daerah, termasuk pemerintahan di desa harus mengubah sistem pelayanan agar mampu mengakomodir tuntutan tersebut.

“Upaya nyata peningkatan pelayanan itu dilakukan adalah melalui penerapan program PADE.  Untuk itu dibutuhkan kemauan dan kemampuan yang keras untuk beradaptasi dengan program-program yang baru. Karena PADE tidak akan berjalan tanpa upaya dan kerja keras para Sekdes,” tambahnya.

Hadir sebagai pemateri pada acara ini Kabag Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Mohammad Nalikan untuk memberikan pembinaan tentang Program Pengolahan Administrasi Desa, dan di bantu oleh kepala dusun Latukan utara (karanggeneng) sebagai petugas yang mendemonstrasikan program PADE tersebut.

Demo Perangkat Desa Berakhir Ricuh

Hari ini, Jumat, 14 Desember 2012, ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Aliansi Perangkat Desa berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Aksi unjuk rasa itu didasari keinginan dari para perangkat desa ini agar RUU tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) segera disahkan. Nantinya aksi demo para perangkat desa tidak hanya akan berlansung sekali saja namun bisa berlanjut hingga Senin pekan depan. Akibat aksi demo para perangkat desa ini, area Jakarta sekitar wilayah Gedung DPR RI mengalami kemacetan parah hingga belasan kilometer. Tidak hanya berhenti di situ, para perangkat desa yang hanya menerima upah sekitar Rp. 500 ribu per bulan itu sempat melakukan aksi anarkis. massa para perangkat desa yang diikuti oleh Kades dan bawahannya itu masuk ke jalan tol dalam kota dan jalan arteri di Jl. Gatot Subroto. 

 

Mereka mencabuti tanaman-tanaman pembatas jalan tol, merusak pagar besi pembatas jalan tol, dan membakar ranting-ranting di tengah jalanan di seberang gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Kerumunan massa pendemo itu menutup dua ruas jalan tol dari arah Slipi ke Senayan dan sebaliknya. Pagar besi yang memisahkan jalan tol dan arteri juga dirusak. Setelah berdemo, massa berpindah ke depan Gedung BPK lalu melakukan aksi yang sama dengan membakar ranting-ranting di tengah jalan. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa para perangkat desa ini, sebanyak 350 personel kepolisian telah berjaga-jaga di sekitar lokasi demo. Pengamanan aksi ini di kawal langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombespol Angesta Romano Yoyol dan Kapolsek Tanah Abang AKBP Suyudi Ario Seto.

Kami sendiri selaku pemerintah desa juga turut prihatin dengan kejadian anarkis yang dilakukan oleh kawan-kawan kami yang mengikuti demonstrasi, seyogyanya dari perwakilan pendemo dan juga pejabat berwenang duduk bersama sehingga menghasilkan keputusan yang melegahkan kedua belah pihak yang berkepentingan. jadi kegiatan semacam itu tidak sampai merugikan banyak orang.