Selasa, 08 Januari 2013
Selasa, 01 Januari 2013
KEGIATAN TAHUN BARU
Dalam rangka upaya mencegah kenakalan remaja yang pada umumnya terjadi pada pelaksanaan tahun baru, pemrintah desa bekerjasama dengan organisasi kepemudaan (karang taruna) mengadakan kegiatan menyambut malam tahun baru. kegiatan yang berlangsung meriah dan semarak tersebut seluruhnya di biayai dari pemuda desa Latukan.
Acara yang dibuka secara langsung oleh kepala desa Latukan (Drs. M. Jiono) itu mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari bapak KAPOLSEK karanggeneng. beliau menuturkan; keiatan pemuda yang semacam ini harus lebih digiatkan, dan sudah seharusnya di masing-masing desa juga mengadakan kegiatan serupa, untuk mengakomodir kegiatan dari pemuda desa, dan pada akhirnya akan mengurangi beban dari pihak berwajib dalam mengamankan kegiatan tahun baru.
Agenda kegiatan yang sangat padat dari awal hingga akhir menjadikan peserta tidak jemuh, karena sejak sore hari kegiatan tersebut sudah dibuka dengan kegiatan lomba anak-anak tingkat SD/MI. kemudian pada malam harinya di lanjutkan dengan do'a bersama, dan dari pemuda desa menunjukkan kreasinya dalam panggung hiburan yang diadakan pada malam hari itu. kemudian acara pada malam hari itu di tutup dengan pesta kembang api yang dilakukan oleh peserta kegiatan.
Kegiatan yang bertemakan "DENGAN SEMANGAT TAHUN BARU, KITA CIPTAKAN PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN BERBUDI LUHUR" itu di harapkan mampu untuk menumbuhkan kreatifitas pemuda desa, dan mempunyai budi pekerti yang luhur. sehingga nantinya pemuda desa latukan tidak hanya terkenal dengan kenakalannya, akan tetapi dengan prestasi yang di raihnya.
Jumat, 28 Desember 2012
WISLICH DESA
DALAM UPAYA
MEMENUHI KEBUTUHAN AIR DI MASYARAKAT, KHUSUNYA PENGGUNA AIR DI HIPPAM “TIRTA
MULYA” (WISLICH DESA LATUKAN). BANYAK HAL YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH
DESA LATUKAN, DIANTARANYA :
UNTUK
MENGURANGI KETERGANTUNGAN AIR BAKU DARI BENGAWAN SOLO, PEMERINTAH DESA TELAH
MELAKUKAN PENGEBORAN DI SAMPING TELAGA PENGAMBILAN. HAL ITU DILAKUKAN KARENA
MEMANG KONSUMSI AIR MASYARAKAT DESA LATUKAN YANG TERBILANG SANGAT TINGGI. DARI
546 PELANGGAN, RATA-RATA SETIAP HARI MENGHABISKAN + 400 LITER/PELANGGAN.
MENURUT
SEKRETARIS HIPPAM “TIRTA MULYA”, SEJAK 5 TAHUN TERAKHIR JUMLAH PELANGGAN
DI WISLICH DESA LATUKAN ITU MENGALAMI KENAIKAN SEKITAR 300%. MAKA HAL ITU PERLU
DIIMBANGI DENGAN MELAKUKAN PERLUASAN JARINGAN YANG TELAH ADA, DAN BARU-BARU INI
PEMERINTAH DESA TELAH MEMASANG JARINGAN BARU SEKITAR 1 KM.
UNTUK
SIAGA ALIRAN LISTRIK YANG SERING MATI KETIKA MUSIM PENGHUJAN, PEMERINTAH DESA
MENGAMBIL INISIATIF UNTUK MEMBELI DIESEL UNTUK PENYEDIAAN ALIRAN LISTRIK KETIKA
SEWAKTU-WAKTU AKAN MATI.
SEMUA
KEGIATAN YANG DILAKUKAN, ADALAH SUATU BENTUK UPAYA PEMERINTAH DESA LATUKAN
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT, KARENA MEMANG PELAYANAN MASYARAKAT ADALAH
PRIORITAS DARI PEMERINTAH DESA YANG SAAT INI DI KOMANDANI OLEH BAPAK Drs. M.
JIONO INI. AKAN TETAPI SEMUA ITU TIDAK AKAN BERJALAN MULUS, TANPA ADANYA
DUKUNGAN, PARTISIPASI DAN JUGA DO’A DARI MASYARAKAT.
Jumat, 21 Desember 2012
PELAKSANAAN PADE (Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik) DI KABUPATEN LAMONGAN
Untuk memberikan
pelayanan yang cepat, tepat dan professional, penerapan Program PADE
(Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik) di Kabupaten Lamongan semakin
dimantapkan.
Program inovatif ini rencannya
akan diujicobakan pada tahun 2013 yang meliputi 27 desa dan 12 kelurahan
(termasuk desa Latukan (Karanggeneng) yang terutama digunakan sebagai pilot project).
Sedangkan persiapannya, telah dilaksanakan pembinaan pemantapan tugas dan
fungsi Sekretaris Desa di ruang Sabha Dyaksa, Rabu (19/12/2012) kemarin.
Sebanyak 100 Sekdes dan 12
sekretaris kelurahan se-Kabupaten Lamongan dilibatkan pada acara yang dibuka
Asisten Tata Praja Luluk Humam.
Dikatakan, saat ini masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, tepat dan professional. Maka pemerintah daerah, termasuk pemerintahan di desa harus mengubah sistem pelayanan agar mampu mengakomodir tuntutan tersebut.
Dikatakan, saat ini masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, tepat dan professional. Maka pemerintah daerah, termasuk pemerintahan di desa harus mengubah sistem pelayanan agar mampu mengakomodir tuntutan tersebut.
“Upaya nyata peningkatan pelayanan
itu dilakukan adalah melalui penerapan program PADE. Untuk itu dibutuhkan
kemauan dan kemampuan yang keras untuk beradaptasi dengan program-program yang
baru. Karena PADE tidak akan berjalan tanpa upaya dan kerja keras para Sekdes,”
tambahnya.
Hadir sebagai pemateri pada acara
ini Kabag Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Mohammad
Nalikan untuk memberikan pembinaan tentang Program Pengolahan Administrasi
Desa, dan di bantu oleh kepala dusun Latukan utara (karanggeneng) sebagai
petugas yang mendemonstrasikan program PADE tersebut.
Sabtu, 15 Desember 2012
Demo Perangkat Desa Berakhir Ricuh
Hari ini, Jumat, 14 Desember
2012, ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa
Indonesia (PPDI) dan Aliansi Perangkat Desa berunjuk rasa di depan Gedung DPR
RI. Aksi unjuk rasa itu didasari keinginan dari para perangkat desa ini agar
RUU tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) segera disahkan. Nantinya
aksi demo para perangkat desa tidak hanya akan berlansung sekali saja namun
bisa berlanjut hingga Senin pekan depan. Akibat aksi demo para perangkat desa
ini, area Jakarta sekitar wilayah Gedung DPR RI mengalami kemacetan parah
hingga belasan kilometer. Tidak hanya berhenti di situ, para perangkat desa
yang hanya menerima upah sekitar Rp. 500 ribu per bulan itu sempat melakukan
aksi anarkis. massa para perangkat desa yang diikuti oleh Kades dan bawahannya
itu masuk ke jalan tol dalam kota dan jalan arteri di Jl. Gatot Subroto.
Mereka
mencabuti tanaman-tanaman pembatas jalan tol, merusak pagar besi pembatas jalan
tol, dan membakar ranting-ranting di tengah jalanan di seberang gedung
DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Kerumunan massa pendemo itu menutup dua ruas jalan
tol dari arah Slipi ke Senayan dan sebaliknya. Pagar besi yang memisahkan jalan
tol dan arteri juga dirusak. Setelah berdemo, massa berpindah ke depan Gedung
BPK lalu melakukan aksi yang sama dengan membakar ranting-ranting di tengah
jalan. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa para perangkat desa ini, sebanyak 350
personel kepolisian telah berjaga-jaga di sekitar lokasi demo. Pengamanan aksi
ini di kawal langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombespol Angesta Romano
Yoyol dan Kapolsek Tanah Abang AKBP Suyudi Ario Seto.
Kami sendiri selaku pemerintah desa juga turut prihatin dengan kejadian anarkis yang dilakukan oleh kawan-kawan kami yang mengikuti demonstrasi, seyogyanya dari perwakilan pendemo dan juga pejabat berwenang duduk bersama sehingga menghasilkan keputusan yang melegahkan kedua belah pihak yang berkepentingan. jadi kegiatan semacam itu tidak sampai merugikan banyak orang.
Sabtu, 24 November 2012
PEMBANGUNAN DESA DI ERA OTONOMI DAERAH
Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan daerah yang sehat.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan daerah yang sehat.
SELAMAT DATANG DI DESA LATUKAN
Selamat datang di website desa Latukan, kunjungi dan cari informasi selengkapnya tentang desa latukan hanya di desalatukan.blogspot.com
Desa Latukan tergolong desa yang majemuk, baik dari masyarakat maupun aparat pemerintah desa, kedua komponen itu selama ini sudah bekerja sama bahu membahu dalam mengembangkan kemajuan desa. oleh karena itu peran serta masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat desa sangat dibutuhkan, karena kemajuan desa akan sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam rangka mengembangkan program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintahan desa.
kepercayaan masyarakat yang tinggi, harus pula diimbangi dengan pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah desa. oleh karena itu kerja sama yang saling membangun satu sama lain harus di pelihara guna menciptakan swasana desa yang kondusif, aman dan sejahtera. sehingga desa Latukan akan mampu mempertahankan gelar pemenang lomba desa tingkat kabupaten yang diperoleh pada tahun 2012, dan mampu bersaing dengan desa-desa yang lebih maju dari kabupaten yang lain.
Langganan:
Postingan (Atom)